Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi dilaporkan kembali dijerat kasus korupsi baru oleh junta militer Myanmar. Rencananya sidang perdana akan digelar pekan depan.
Kasus korupsi baru kembali dibuka terhadap pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi beserta mantan pejabat lainnya dari pemerintahannya, demikian laporan media Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah pada Kamis (10/06).
Ini merupakan kasus terbaru dari serangkaian kasus yang diajukan kepada Suu Kyi setelah dia digulingkan oleh militer Myanmar dalam kudeta 1 Februari lalu.
Global New Light of Myanmar melaporkan Komisi Anti-Korupsi Myanmar menjatuhkan tuduhan soal penyalahgunaan tanah untuk yayasan amal Daw Khin Kyi yang dipimpin Suu Kyi, serta tuduhan sebelumnya yakni menerima dana ilegal berupa uang tunai US$ 600.000 (Rp 8,4 miliar) dan emas seberat 11 kilogram.
“Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi menggunakan jabatannya. Maka dia didakwa berdasarkan UU Anti-Korupsi pasal 55,” kata laporan itu. Mereka yang terbukti bersalah terancam hukuman hingga 15 tahun penjara.
Berkas kasus telah dibuka pada hari Rabu (09/06) telah masuk dari ibu kota Myanmar, Naypyidaw, ke kantor kepolisian setempat. Rencananya sidang akan digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
‘Tidak masuk akal’
Sementara itu, pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw menyebut tuduhan korupsi yang dijatuhkan terhadap kliennya “tidak masuk akal.”
“Tidak dapat disangkal ada muatan politik untuk menjauhkan pengaruhnya dari negara dan untuk menodai wibawanya,” ungkap Zaw kepada AFP.
Aung San Suu Kyi pernah menghabiskan lebih dari 15 tahun sebagai tahanan rumah di bawah pemerintahan militer sebelumnya, sebelum akhirnya dia dibebaskan pada tahun 2010.
Mengapa Suu Kyi digulingkan?
Sebelumnya militer Myanmar menggulingkan perempuan 75 tahun peraih Nobel perdamaian ini lewat kudeta 1 Februari lalu. Militer Myanmar mengklaim partai yang dipimpin Suu Kyi, Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) telah berbuat curang dalam pemilihan umum pada 8 November 2020 lalu. Namun, organisasi pemantau independen menolak tuduhan junta militer atas kecurangan hasil pemilu tersebut.
Sejak saat itu, gerakan protes anti-kudeta berlangsung setiap hari. Militer Myanmar diyakini telah menewaskan sedikitnya 845 orang, yang sebagian besar adalah warga sipil yang berpartisipasi dalam protes pro-demokrasi nasional.
rp/vlz (Reuters, AFP)
